Dampak Pilkada Cianjur, Sejumlah Pembangunan Gedung OPD Jadi Tertunda

CIANJUR, [KC].- Penyelenggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur tahun 2015 ternyata sedikit banyak berdampak pada sektor pembangunan di Cianjur. Betapa tidak besarnya anggaran untuk Pilkada yang mencapai sekitar Rp 70 miliar mengharuskan sejumlah pembangunan gedung kantor organisasi perangkat daerah (OPD) harus tertunda.

"Untuk tahun ini anggaran pembangunan kita banyak yang digunakan untuk penyelenggaraan Pilkada. Sejumlah pembangunan tertunda, termasuk anggaran OPD juga wayahna harus sabar dulu," kata Bupati Cianjur H. Tjetjep Muchtar Soleh pada sebuah kesempatan.

Pihaknya menjanjikan, pada anggaran 2016 pelaksanaan pembangunan gedung OPD itu bisa dilaksanakan. "Kita sudah tuntas pemvangunan yang menyerap anggaran besar, pasar pasir hayam beres, tinggal kita siapkan untuk bangunan gedung OPD, kita siapkan masing-masing Rp 5 miliar cukup," katanya.

Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, Bappeda Cianjur, Ahmad Nugraha, menuturkan, rencananya pembangunan gedung OPD yang sudah tercatat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Cianjur, diantaranya, gedung Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), gedung Dinas Kebudayaan Pariwisata (Disbudpar), gedung Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pagelaran.

"Mau bagaimana lagi, pemerintah pusat sudah menentukan ada Pilkada serentak pada Desember mendatang, jadi anggaran diprioritaskan ke agenda besar itu. Akibatnya, pembiayaan pembangunan ditangguhkan," ujarnya.

Ahmad menjelaskan, Bappeda sudah melakukan list terhadap bangunan-bangunan tersbut. Mana diantara bangunan-bangunan itu yang harus didahulukan penyelesaiannya. Namun kembali, Bappeda tidak bisa banyak berbuat.
"Terutama gedung BPBD. meski sudah ada, tapi harus mulai dibenahi, agar penanganan bencana lebih maksimal. Rencananya, akan dimasukan ke Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)," ujarnya.

Menurut Ahmad, ditundanya pembangunan karena ada Pilkada ada sedikit sisi positif. Bappeda jadi memiliki waktu luang untuk merancang ulang detil bangunan yang akan dibangun. Dikhawatirkan, ada kekurangan dalam rancangan yang sudah ada.

"Ada baiknya, perencanaan pembangunan menjadi bisa lebih matang lagi," kata dia.

Ia menambahkan, Bappeda sendiri saat ini belum mengetahui tanah aset daerah yang mana yang akan dibangun di atasnya gedung-gedung tersebut, pasalnya belum dilakukan peninjauan langsung.
"Contohnya untuk Satpol PP, sebagai senjata utama Bupati dalam menegakan aturan, tentu lokasinya harus ada di dekat kantor pemerintahan, sementara tanahnya belum diketahui ada atau tidak," tuturnya.

Biaya yang dibutuhkan, kata Ahmad, untuk satu gedung dapat menghabiskan sedikitnya Rp5 miliar. Namun, untuk pembangunan RSUD Pagelaran yang memerlukan biaya Rp25 milyar. "RSUD kan harus disertai alat kesehatan. Lebih kurang untuk pembangunan seluruh gedung itu kami perlu Rp 50 milyar," ujarnya [KC-02/is]**.