Warga Kalibunder Maleber Protes Pembangunan Perumahan

CIANJUR, [KC].- Diduga melebihi luas areal yang telah disepakati, Warga Kampung Kalibunder, Desa Maleber, Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur memprotes pembangunan perumahan Kalibunder Regency yang tengah dibangun sejak setahun lalu itu. Warga menganggap pihak pengembang sudah ingkar janji atas kesepakatan bahwa luasan lahan perumahan bersubsidi itu hanya akan membangun diatas lahan 3,5 hektar saja.

Rahmat, Ketua RT 01/07, Desa Maleber, Kecamatan Karangtengah, menyebut, awal mulanya warga tidak menyetujui adanya pembangunan perumahan itu. Namun, setelah beberapa kali komunikasi dengan pihak pengembang, akhirnya warga pun memberikan persetujuan.

“Pertemuannya juga dilakukan di aula desa yang dihadiri warga RT 01, 02, 03 dan 04 RW 07 Kampung Kalibunder. Ada sejumlah kesepakatan yang disetujui bersama, salah satunya mengenai areal luasan lahan," kata Rahmat.

Hasil pertemuan itu diantaranya memuat kesepakatan yang menjadi kompensasi pihak pengembang kepada warga. Di antaranya adalah membuat MCK siap pakai di Kampung Pasirterong selambat-lambatnya pada Desember 2014 dan menyediakan tempat pemakaman umum (TPU) di Kampung Cikole yang dapat dimanfaatkan pula oleh warga.

“Sedangkan untuk warga yang rumahnya terkena dmpak langsung diberikan kompensasi sebesar Rp 100 ribu per kepala keluarga dan hanya sekali. Tapi kalau soal kompensasi warga tidak mempermasalahkan," katanya.

Hanya saja diantara kesepakatan itu yang menjadi permasalahan adalah luasan lahan yang bakal dijadikan kawasan perumahan. Dalam kesepakatan yang tertuang di dalam surat bermaterai yang juga ditandatangai oleh warga serta pihak pengembang, dikatakan bahwa luasan lahan yang bakal dipakai hanya seluas 3,5 hektar saja.

"Kalau mengacu kesepakatan itu jelas ini sudah melanggar. Warga mengijinkan itu karena memang luas lahannya hanya 3,5 hektar saja. Kenyataanya malah yang saya dengar itu luasnya bertambah menjadi 8 hektar," jelasnya.

Rahmat menambahkan, yang menjadi kekecewaan warga adalah, selain merasa dibohongi, juga karena tidak ada usaha komunikasi apapun dari pihak pengembang terkait penambahan lahan di luar kesepakatan awal. Atas dasar itulah warga cukup keberatan. Warga pun ingin secepatnya mendapatkan penjelasan dari pihak pengembang agar tidak terjadi gejolak dan konflik yang lebih panjang dan besar lagi.

"Ini harus ada penjelasan, kami ingin ada komunikasi dengan pengembang soal ini. Dan kami akan menunggu itikad baiknya. Keinginan warga sebenarnya cukup sederhana. Yakni pihak pengembang menepati dan benar-benar melaksanakan apa yang telah menjadi kesepakatan bersama. Sedangkan untuk proses pembangunan hunian yang hingga kini masih berjalan, warga meminta agar itu dihentikan terlebih dahulu," kata Rahmat.

Kepala Desa Maleber, Deden Jamaludin, membenarkan perihal gejolak warganya itu. Bahkan, ia pun secara pribadi merasa dirugikan dengan tindakan pengembang yang memperluas lahan perumahan tanpa ada komunikasi sama sekali.

"Dampaknya saya malah dituduh mengijinkan perluasan lahan perumahan. Dari situ, saya juga dituduh dapat mobil dan fee Rp 1 ribu per meter dari lahan itu. Padahal itu semua bohong. Bisa silahkan langsung dicek sendiri," kata Deden geram.

Kendati juga merasa kecewa dengan pihak pengembang atas tindakan tersebut, namun pihaknya berusaha untuk tetap mengacu pada apa yang menjadi kesepakatan antara warga dengan pihak pengembang yang difasilitasi oleh pihak desa.

Untuk itulah pihaknya telah memerintahkan beberapa stafnya untuk langsung mengecek ke lokasi guna mengetahui secara persis berapa luas lahan yang kini sudah dibangun dan akan dibangun kemudian. Sehingga, anggapan warga selama ini memiliki dasar yang cukup kuat.

"Masing-masing Ketua RT sudah saya intruksikan mengecek ke lapangan. Dan kami juga sudah berusaha untuk meredam warga agar tidak bertindak sendiri," paparnya.

Untuk kejelasan, pihaknya juga berencana bakal memanggil pengembang untuk bisa menjelaskan duduk permasalahan dan apa yang menjadi protes warganya itu. Diharapkan, dari komunikasi tersebut, bisa dicari jalan tengah dan keputusan yang tidak merugikan masing-masing pihak, baik warga maupun pengembang.

"Rencananya akan kami kirimkan surat undangannya kepada pengembang untuk datang ke desa. Kita harapkan ada penjelasan terkait apa yang menjadi protes warga," paparnya.

Sementara, perwakilan dari PT Bintang Ciremai Abadi selaku pengembang perumahan Kalibunder Regency yang coba dikonfirmasi terkait hal ini, belum memberikan keterangannya. Nomor telepon selular Khotib yang dihubungi berkali-kali tidak diangkat. Sedangkan pesan singkat pun tidak mendapatkan balasan [KC-02/gp]**