CIANJUR, (KC).- Setelah sempat menghangat pembahasannya,
akhirnya pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD) Kabupaten Cianjur 2013 yang dilakukan Senin (26/11/2012) malam
di gedung DPRD Cianjur berakhir melunaknya Badan Anggaran (Banggar).
Padahal sikap kritis Banggar yang selama ini ditunjukkan ternyata tidak
membawa perubahan subtansial baik pendapatan maupun belanja.
Institute Social And Economic Development (Inside) Cianjur menganggap, melunaknya sikap kritis dewan disinyalir telah terpenuhinya kepentingan individu maupun kelompok. Artinya kekritisan dewan yang selama ini ditunjukkan bukan berangkat dari memperjuangkan kepentingan rakyat banyak. Oleh karena itu RAPBD 2013 semakin meneguhkan bahwa politik anggaran tidak lebih dan tidak bukan sebagai manifestasi politik dagang sapi atau hasil kongkalingkong antara legislatif dan eksekutif.
"Kalau kondisinya seperti hasil analisa kami bahwa RAPBD 2013 tidak mencerminkan APBD pro rakyat melainkan pro Pejabat. Program-program peningkatan pelayanan publik dan fasilitas infrastruktur anggaranya lebih kecil dari perjalananan dinas pejabat atu dana makan minum. Anggaran pertanian dimasukkan pada urusan pilihan bukan urusan wajib. Padahal Kabupaten Cianjur notabene sebagai kota pertanian, " kata Direktur Inside Kabupaten Cianjur, Yusep Somantri saat ditemui Selasa (27/11).
Dikatakan Yusep, mengenai anggaran pendidikan, meskipun jumlah anggarannya besar, namun jika di lihat dari program belanja Dinas Pendidikan tidak terukur dan terarah. Kondisi itu tercermin salah satunya dari pengadaan walki talki untuk pencegahan tawuran. Padahal pada zaman sekarang setiap orang punya hand phone.
"Berdasarkan fakta yang kami lihat dan saksikan sendiri selama memantau pembahasan RPBD Kabupaten Cianjur 2013, kami Inside Cianjur menolak RAPBD 2013, karena sangat tidak pro dengan kepentingan rakyat banyak. Indikasi kepentingan pejabat sangat kuat," tegasnya.
Ketua DPRD Cianjur yang juga menjabat sebagai Ketua Banggar, Gatot Subroto membantah adanya kepentingan individu maupun kelompok dalam pembahasan RAPBD Kabupaten Cianjur tahun 2012. Pembahasan tersebut berjalan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang telah berlaku.
"Tidak ada yang namanya transaksi apalagi untuk kepentingan individu atau kelompok. Tarnsaksi apa, gak ada apa-apa cuma pembahasanya kedesak oleh waktu lantaran adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 37 tahun 2013 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2013," kata Gatot saat dihubungi terpisah.
Menurut Gatot dalam pembahasan RAPBD Kabupaten Cianjur tahun 2013 jumlah APBD tahun 2013 jumlahnya mencapai 1,7 trilyun. "Saat ini kita masih menunggu alokasi dana bagi hasil pajak dan bantuan provinsi yang belum diketahui berapa nilainya," katanya (KC-02)**.
Institute Social And Economic Development (Inside) Cianjur menganggap, melunaknya sikap kritis dewan disinyalir telah terpenuhinya kepentingan individu maupun kelompok. Artinya kekritisan dewan yang selama ini ditunjukkan bukan berangkat dari memperjuangkan kepentingan rakyat banyak. Oleh karena itu RAPBD 2013 semakin meneguhkan bahwa politik anggaran tidak lebih dan tidak bukan sebagai manifestasi politik dagang sapi atau hasil kongkalingkong antara legislatif dan eksekutif.
"Kalau kondisinya seperti hasil analisa kami bahwa RAPBD 2013 tidak mencerminkan APBD pro rakyat melainkan pro Pejabat. Program-program peningkatan pelayanan publik dan fasilitas infrastruktur anggaranya lebih kecil dari perjalananan dinas pejabat atu dana makan minum. Anggaran pertanian dimasukkan pada urusan pilihan bukan urusan wajib. Padahal Kabupaten Cianjur notabene sebagai kota pertanian, " kata Direktur Inside Kabupaten Cianjur, Yusep Somantri saat ditemui Selasa (27/11).
Dikatakan Yusep, mengenai anggaran pendidikan, meskipun jumlah anggarannya besar, namun jika di lihat dari program belanja Dinas Pendidikan tidak terukur dan terarah. Kondisi itu tercermin salah satunya dari pengadaan walki talki untuk pencegahan tawuran. Padahal pada zaman sekarang setiap orang punya hand phone.
"Berdasarkan fakta yang kami lihat dan saksikan sendiri selama memantau pembahasan RPBD Kabupaten Cianjur 2013, kami Inside Cianjur menolak RAPBD 2013, karena sangat tidak pro dengan kepentingan rakyat banyak. Indikasi kepentingan pejabat sangat kuat," tegasnya.
Ketua DPRD Cianjur yang juga menjabat sebagai Ketua Banggar, Gatot Subroto membantah adanya kepentingan individu maupun kelompok dalam pembahasan RAPBD Kabupaten Cianjur tahun 2012. Pembahasan tersebut berjalan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang telah berlaku.
"Tidak ada yang namanya transaksi apalagi untuk kepentingan individu atau kelompok. Tarnsaksi apa, gak ada apa-apa cuma pembahasanya kedesak oleh waktu lantaran adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 37 tahun 2013 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2013," kata Gatot saat dihubungi terpisah.
Menurut Gatot dalam pembahasan RAPBD Kabupaten Cianjur tahun 2013 jumlah APBD tahun 2013 jumlahnya mencapai 1,7 trilyun. "Saat ini kita masih menunggu alokasi dana bagi hasil pajak dan bantuan provinsi yang belum diketahui berapa nilainya," katanya (KC-02)**.
Comments0
Terima Kasih atas saran, masukan, dan komentar anda.