Wakil Ketua DPRD Coanjur dan Inside Tolak Kenaikan Harga BBM

CIANJUR, [KC].- Penolakan terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) juga datang dari masyarakat Cianjur. Kali ini datang dari organisasi massa Institute Social And Economic Development (Inside) Kab. Cianjur. Lembaga yang selama ini kritis dalam mengkritisi kebijakan pemerintah tersebut secara tegas menolak rencana kenaikan harga BBM oleh pemerintah RI.

Direktur Inside Kab. Cianjur Yusep Somantri, mengatakan, ada tiga alasan penolakan kenaikan BBM dan dampaknya bagi Cianjur. Salah satunya bahwa kenaikan harga BBM akan memicu inflasi harga kebutuhan pokok di Cianjur. Secara otomatis beban masyarakan akan meningkat. Peningkatan beban setidaknya melilit masyarakat miskin.

"Setidaknya dalam catatan Dinas Kesehatan Kab. Cianjur lebih separuh dari masyarakat Cianjur pemegang kartu Jamkesmas. Dalam pengertian sederhana berarti lebih dari 1 juta penduduk Cianjur miskin. Oleh karena itu jangan heran jika kenaikan BBM akan menjadi triger peningkatan angka kemiskinan di kabupaten ini," kata Yusep Somantri, Senin (17/6/2013).

Dikatakan Yusep, mengurangi Subsidi atas BBM sama saja dengan menyuruh rakyat untuk melakukan kejahatan. Karena kenaikan harga BBM akan berbnding lurus dengan peningkatan angka kemiskinan. Sementarara orang miskin rentan dan berpotensi berbuat jahat atau kriminal.

"Kompensasi yang diberikan pemerintah dalam bentuk BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) hanya muslihat pemerintah untuk membuai warganya dan kesan politisasi sangat kentara. Makanya kami menolak dengan tegas kenaikan BBM," tegasnya.

Wakil Ketua DPRD Kab Cianjur, Saep Lukman, mengatakan kenaikan harga BBM akan sangat berdampak terutama bagi masyarakat kecil. Pemkab Cianjur harus mempersiapkan dampak dari langkah pemerintah pusat yang tidak pro-rakyat ini.

"Kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok di masyarakat, ini bisa memicu semakin sulitnya rakyat untuk mendapatkan pelayanan kesejahteraan dari negara," ujar Saep.

Dikatakan Saep, harusnya teman-teman di DPR-RI mampu meyakinkan pemerintah bahwa kenaikan harga BBM itu tak perlu dilakukan. Pemerintah seharusnya mencari solusi lain untuk mendapatkan penerimaan APBN. "Saya kira kalau semua anggota DPR-RI turun ke bawah mereka akan menolak kenaikan harga BBM," sambung Saep (B.1[KC-02]**.