Komnasham Mendorong Agar Pemkab Cianjur Sosialisasikan PT. Mega Top

CIANJUR, [KC].- Pertemuan antara Komnas Ham dan Pemkab Cianjur dalam hal ini diwakili oleh Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Cianjur Oting Zaenal Mutaqin, komisioner Komnasham Siane Indriani mencecar Plh Sekda Cianjur tersebut dengan berbagai pertn terkait keberdaan PT. Mega Top selaku pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) pasir besi. Dalam penjelasannya Oting menyebut bahwa PT. Mega Top tersebut sudah memenuhi proses perijinan. Saat ini perusahaan tersebut belum melakukan aktivitas penambangan karena harus memenuhi berbagai persyaratan.

"Saat ini belum ada aktivitas penambangan, PT. Mega Top masih membangun sarananya. Hingga saat ini perusahaan itu sedang membangun Tersus (Terminal Khusus) setelah itu harus juga membangun pabriknya, listrik, air bersih, jalan serta CsRnya. Baru setelah memenuhi persyaratan itu bisa melakukan eksploitasi, sekarang ini belum ada kegiatan itu," kata Oting.

Oting juga menjelaskan, dalam melakukan eksploitasi, nantinya dilakukan dengan cara disedot dan hanya diambil sekitar 10-15 persen saja, sisanya dikembalikan lagi. "Pokoknya persyaratan ini ketat, ijin yang diberikan kepada PT. Mega Top ini merupakan ijin kawasan dan oitu kewenangannya dimasyarakat. Kalau masyarakat misalnya tidak mau lahannya dijadikan penambangan, PT. Mega Top tidak bisa memaksa. Apalagi kita juga melarang untuk pembelian lahan," katanya.

Menanggapi bahwa PT. Mega Top belum melengkapi perijinan lengkap dari Pemkab Cianjur, pihaknya akan mengambil langkah-langkah. Salah satunya dengan memanggil Dinas terkait yang menangani perijinan. "Secepatnya kita akan tanya kepada dinas terkait mengenai perijinan lainya. Kalau ada yang belum tentu kita akan mendesak PT. Mega Top untuk menyelesaikan perijinannya," jelasnya.

Komisioner Komnasham Siane Indriani, saat ditemui seusai menggelar pertemuan dengan Plh. Sekda Cianjur dan unsur OPD serta pihak kepolisian mengatakan, dia belum bisa menyimpulkan hasil investigasinya. Dia hanya menegaskan bahwa sosialisasi mengenai PT. Mega Top perlu dilakukan kembali oleh pemerintah daerah maupun pihak perusahaan.

"Sepertinya minimnya sosialisasi menjadi salah satu penyebab. Kami sudah meminta kepada pihak Pemkab Cianjur untuk terus melakukan sosialisasi. Karena kalau dari hasil penjelasan semua perijnannya sudah ditempuh," katanya.

Terkait masalah warga yang dikabarkan terkena tembak, hasil klarifikasi dengan kepolisian tidak benar adanya warga yang terkena tembak. Yang ada tiga warga mengalami luka dan sempat mendapatkan penanganan medis. "Kita juga nanti akan bertemu dengan pihak PT. Mega Top, untuk klarifikasi selanjutnya," jelasnya [KC-02]**.