Belum Ada Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Besi, Itu Bohong....!!!!

CIANJUR,[KC].- Belum adanya kerusakan lingkungan akibat adanya aktivitas penambangan pasir besi dipesisir pantai selatan Cianjur dibantah oleh Aliansi Masyarakat Untuk Penegakan Hukum (Ampuh) Cianjur. Ampuh menuding bahwa pernyataan tersebut merupakan bentuk kebohongan.

"Pernyataan Ketua Komisi III DPRD Cianjur itu penuh dengan kebohongan, tidak berdasarkan fakta di lapangan dan cenderung merupakan pembelaan sepihak terhadap keberadaan PT. MIS, kami meyakini bahwa pernyataan itu adalah pesanan yang dibayar oleh orang PT. MIS. Pernyataan itu kontradiktif dengan penyataan yang disampaikan oleh BPLHD Propinsi Jawa Barat yang menyebut bahwa aktivitas penambangan pasir besi telah mengakibatkan kerusakan lingkungan dengai nilai kerugian Rp 8 triliun lebih selama 20 tahun terakhir ini," lata Ketua Ampuh Yana Nurzaman.

Dikatakan Yana, pada saat peninjauan ke lapangan, Komisi III DPRD Cianjur sama sekali tidak melakukan investigasi terhadap masalah-masalah kerusakan lingkungan pesisir pantai. Tim yang turun hanya sebatas menginput informasi dari PT. MIS. Oleh karenanya Ampuh bersama Koalisi Rakyat Anti Penambangan Pasir Besi (KRAP2B) mendesak agar Ketua Komisi III mencabut kembali penyataannya sekaligus meminta maaf atas pernyataannya yang salah kaprah dan cenderung bertujuan hanya untuk menyenangkan PT. MIS. Bahwa akhirnya tuntutan masyarakat agar IUP Produksi PT. MIS untuk dicabut adalah sebuah harga mati yang tidak bisa ditawar lagi," tandasnya.

Sebelumnya, Komisi III DPRD Cianjur mendesak agar eksekutif segera membentuk tim tekhnis untuk melakukan penelitian kandungan pasir besi disepanjang pesisir Cianjur selatan. Desakan tersebut disampaikan setelah Komisi III DPRD Cianjur melakukan kunjungan kerja ke pesisir selatan Cianjur.

"Dikhawatirkan ada kandungan lain yang tidak diketahui pemerintah Kabupaten Cianjur yang ada di pasir besi itu. Di Kabupaten Sukabumi, misalnya, dikabarkan terdapat kandungan emas yang bercampur dengan pasir besi di pesisir pantainya. Tidak menutup kemungkinan Cianjur bisa seperti itu," kata Ketua Komisi III DPRD Cianjur Rudi Syahdiar, Minggu (29/12).

Dikatakan Rudi, sebenarnya DPRD Cianjur ingin melakukan penelitian, namun karena tidak teranggarkan penelitian tersebut tidak bisa dilakukan. "Kami akan terus melakukan pemantauan terhadap kegaitan penambangan pasir besi di Kabupaten Cianjur. Jangan sampai adanya aktivitas itu berdampak luas terutama masalah kesenjangan sosial," katanya [KC-02]***.