BSY0BSWiGSMpTpz9TUAoGfC7BY==

FKGS Akan Sambangi Kemenpan

CIANJUR, [KC].-  Ketua Forum Komunikasi Guru Sukarelawan (FKGS) Kabupaten Cianjur, Ani Rosidah, tidak mempermasalahkan jika Bupati Cianjur H. Tjetjep Muchtar Soleh tidak mau memberikan rekomendasi keinginan para tenaga honorer K2 untuk mendatangi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan).

"Ada atau tidak ada rekomendasi kami tetap akan berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan persoalan rekruitmen CPNS di Cianjur yang diduga bermasalah. Kami tetap akan berangkat dalam waktu dekat ini ke Jakarta," kata Ani saat dihubungi, Kamis (20/2/2014).

Saat ini pihaknya tengah mengumpulkan alat bukti atas persoalan CPNS, sehingga kepergiannya ke Kemenpan tidak sia-sia. "Kami juga tidak mau gegabah dalam masalah ini, meski kita tahu itu bermasalah, tapi kami tetap akan membawa bukti administrasinya. Jangan sampai nanti kami justru yang terkena masalah atas apa yang kami sampaikan," katanya.

Pihaknya juga membenarkan ada data di SDN Ibu Jenab 1, seorang guru honorer yang lulus CPNS data K2nya tidak sesuai denga ketentuan. "Memang data itu ada, bahkan saksinya juga ada saat pendataanya, tapi kita tidak bisa seperti itu saja, kita harus dapat dukungan data administrasinya. Saat ini kita tengah melengkapi itu," tegasnya.

Sebelumnya para guru honorer kategori dua (K2) di Kabupaten Cianjur yang tidak lulus tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mengendus adanya indikasi kecurangan pada test CPNS yang dilaksabakan di Kabupaten Cianjur. Atas kejadian tersebut mereka berupaya mengadukannya ke Pemkab Cianjur untuk mencari keadilan.

Ketua Forum Komunikasi Guru Sukarelawan (FKGS) Kabupaten Cianjur, Ani Rosidah, mengatakan, saat ini setidaknya terdapat 3.800 orang guru honorer K2 yang tidak lulus tes CPNS. Pihaknya menduga dalam pelaksanaan tes CPNS ditemukan kejanggalan seperti manipulasi data masa kerja, dan para guru yang tidak mengajar tapi dapat lulus dengan mudah.

"Kami menemukan sejumlah kejanggalan pada pelaksanaan tes CPNS. Kami menuntut keadilan. Kejanggalan itu kami melihat terjadi diwilayah Cianjur selatan. Contohnya, yang tidak ngajar bisa lulus, dan masa kerjanya baru beberapa tahun lalu dimasukan dalam kategori dua, ini sangat tidak fair," paparnya kepada sejumlah wartawan usai audensi di kantor Pemkab Cianjur Jalan Siti Jenab, Senin (18/2/2014).

Dijelaskannya, data akurat adanya kecurangan pada tes CPNS sudah ia dapatkan dan akan segera diberikan kepada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Cianjur. Bahkan, pihaknya akan meminta surat rekomendasi kepada Bupati Cianjur untuk mengadukan hal ini kepada pemerinrah pusat.

"Kami tahu Pemkab Cianjur tidak memiliki kewenangan dalam masalah ini. Kami hanya meminta surat rekomendasi kepada Bupati untuk melanjutkan permasalahan ini ke pemerintah pusat, bahkan ke Presiden sekalipun. Kami harapkan Bupati bisa bantu masalah yang kami hadapi," tegasnya.

Pihaknya tidak asal menduga adanya kecurangan, saat ini tengah mengumpulkan bukti-buktinya di setiap kecamatan yang ada di Cianjur. Sudah ada tiga kecamatan yang merekap bukti akurat tentang manipulasi data pada seleksi CPNS untuk honorer K2.

"Kami lagi mengumpulkan datanya dari rekan-rekan. Datanya sangat akurat dan kami membantu untuk memperjuangkan hal itu. Tapi baru ada tiga kecamatan yang mengumpulkan data-data itu, yakni dari Kecamatan Cianjur, Sukanagara, dan Takokak," paparnya [KC-02]***.

Comments0

Terima Kasih atas saran, masukan, dan komentar anda.

Type above and press Enter to search.