BSY0BSWiGSMpTpz9TUAoGfC7BY==

Agar Melek Hukum, Anggota Korpri Ikuti Penyuluhan Hukum

CIANJUR, [KC].- Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) mengikuti penyuluhan hukum bagi anggota Korpri tahun 2015 yang dilaksanakan di gedung Korpri Jalan Raya Bandung, Sadewata Sabandar Kecamatan Karangtengah, Selasa (24/3/2015).

Seorang peserta Asep Rochman mengaku sangat antusias mengikuti penyuluhan hukum yang dilaksanakan Korpri Kabupaten Cianjur. "Penyuluhan hukum seperti ini sangat penting bagi seluruh anggota Korpri. Karena anggota Korpri itu banyak yang berlatar belakang disiplin ilmu bukan dari hukum. Sehingga dengan penyuluhan ini akan lebih melek hukum," kata Asep.

Sementara Bupati Cianjur, H. Tjetjep Muchtar Soleh yang hadir pada penyuluhan hukum bagi anggota Korpri mengungkapkan, penyuluhan hukum ini, sebagai upaya memberikan wawasan dan pemahaman tentang hukum kepada para aparatur di lingkungan Pemkab Cianjur khususnya bagi para pengurus dan anggota korpri unit kabupaten, kecamatan dan desa.

"Mudah-mudahan para peserta khususnya para anggota korpri dapat lebih memahami tentang hukum, yang pada akhirnya dapat tumbuh kesadaran terhadap hukum sebagai landasan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," kata Tjetjep secara terpisah.

Dikatakan Tjetjep, peranan anggota korpri dalam berbagai bidang, sebagai aparatur pemerintah, abdi negara dan abdi masyarakat harus senantiasa meningkatkan dan memelihara disiplin, spirit dan kinerja korpri dengan melaksanakan tugas secara profesional dan penuh dedikasi yang dilandasi pola pikir, sikap dan tindak yang positif dengan selalu mentaati ketentuan dan norma hukum yang berlaku.

"Penyuluhan hukum diharapkan akan bermuara pada meningkatnya kesadaran kita terhadap hukum, yang bukan saja akan terbentuk sifat untuk taat kepada norma hukum, namun juga terhadap norma-norma lainnya seperti norma etika, norma susila terutama norma agama," katanya.
 
Dengan ikutnya sejumlah PNS yang merupakan anggota korpri dalam penyuluhan hukum diharapkan dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik, dengan membangun budaya birokrasi yang kredibel dan akuntabel. "Kita harapkan mereka dalam menjalankan tugas dengan semangat untuk berbuat yang terbaik. Jadikan pelaksanaan tugas pengabdian sebagai bagian dari ibadah dengan senantiasa mentaati semua norma hukum, norma etika, norma susila terutama norma agama," paparnya [KC-02]**.


Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

Comments0

Terima Kasih atas saran, masukan, dan komentar anda.

Type above and press Enter to search.