Direktur Inside Yusep Somantri: BUMDes Dapat Menjadi Tonggak Perekonomian Desa

CIANJUR, [KC].- Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diyakini dapat menjadi tonggak pertumbuhan perekonomian desa. Namun, desa masih kesulitan memulai mendirikannya akibat kurangnya pendampingan dan terkendala permodalan. Pemerintah Kabupaten Cianjur diminta serius melakukan pendampingan bagi pemerintah desa untuk mendirikan BUMDes.

Demikian ditegaskan Direktur Institute Social and Economy Development, Yusep Somantri dalam seminar yang bertajuk "Penatakelolaan Badan Usaha Milik Desa" di Hotel Bydiel, Kamis (28/5). Dikatakan Yusep, berdasarkan data Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Cianjur, sejak 2007, BUMDes yang berdiri baru 32.

Jumlah tersebut jauh dari total desa yang ada di Kabupaten Cianjur, yakni 354 desa. BUMDes menjadi penting mengingat dari berbagai peruntukan alokasi dana desa, salah satunya digunakan untuk pengembangan BUMDes. "BUMDes itu perlu benar-benar menjadi perhatian pemerintah daerah. Dari jumlahnya, BUMDes yang ada kurang dari 10% jumlah desa, itupun masih perlu peningkatan," Yusep.

Puluhan perwakilan desa yang hadir pada kegiatan tersebut mengeluhkan sulitnya mendirikan BUMDes. Mereka mengaku bingung bagaimana memulai, memilih potensi yang bakal dikembangkan serta memperoleh modal yang diperlukan.

"Kondisi ini jelas berbeda dengan daerah lain yang telah maju bersama. Di Jawa Timur, misalnya, mereka kini tinggal menjalankan sistem yang mereka buat sebelumnya. Sedangkan di Cianjur, masih berkutat pada wilayah teknis, bagaimana mendirikan BUMDes," ujar Yusep.

Menurut dia, harusnya Pemkab memiliki roadmap yang fokus dalam pengembangan BUMDes. Roadmap itu nantinya berkembang menjadi sistem yang tinggal dijalankan oleh pemerintah desa. Di dalamnya tersusun kebijakan, pendampingan dan bantuan permodalan bagi BUMDes.

Diungkapkan Yusep, sejauh ini ada beberapa BUMDes yang sudah menunjukkan perkembangannya. Namun saat pergantian pemerintahan desa, perkembangan BUMDes pun terhenti.
"Itu karena tidak adanya sistem yang jelas. Sehingga setelah rezim kepala desanya berakhir, pemerintahan yang baru bingung bagaimana melanjutkannya," kata dia.

Kepala Sub Bidang Bina Sarana dan Prasarana Perekonomian Desa BPMPD Kabupaten Cianjur, Dendi Rinaldi mengatakan, BUMDes di Cianjur sebenarnya telah berdiri sebelum kebijakan pusat diterbitkan. Sejak 2007, sejumlah desa telah mendirikan BUMDes. Hanya saja, diakuinya, kondisi BUMDes masih membutuhkan peningkatan di sejumlah sisi.

"Di Cianjur masih menjadi PR, banyak desa belum mendirikan BUMDes. Identifikasi potensi desa, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sendiri serta tentang pencarian permodalan masih menjadi pembicaraan," ujarnya.

Berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, 51% permodalan BUMDes menjadi kewajiban pemerintah desa. Untuk mencukupi hal tersebut, desa masih kelimpungan. Menurut Dandi, modal tersebut tidak hanya berupa uang namun juga barang ataupun tempat. Desa yang memiliki aset berupa lahan atau gedung, misalnya, dapat mencantumkannya sebagai modal. Jika BUMDes dilihat memiliki perkembangan yang baik, Pemkab dapat memberikan bantuan permodalan.

"Di Desa Kademangan, Kecamatan Mande, sejak 2007 telah merintis BUMDes dan berjalan hingga saat ini. Modalnya, dia mendapat bantuan air bersih dari pusat. Bantuan tersebut kini menjadi BUMDes yang berkembang menjadi tiga, yaitu usaha penyediaan sarana air bersih, usaha simpan pinjam dan pengelolaan pasar," kata dia.

Sebanyak 32 BUMDes yang kini terbentuk, kata Dandi, berasal dari 16 kecamatan. Jenis usahanya pun berbeda-beda, seperti usaha kredit motor, perusahaan simpan pinjam modal, pengelolaan hasil pertanian hingga penjualan sapu. Jenis usaha pun akan senantiasa berkembang dan bervariasi tergantung klasifikasi tiap desa.

"Jadi desa yang masih bingung mendirikan BUMDes bisa melihat potensi yang ada di desanya apa. Karena yang menjadi pasarnya kan masyarakat desa itu sendiri. Jadi yang dibutuhkan desa itu apa," kata dia.
Dandi mengatakan, pihaknya kini membidik minimal 50% jumlah desa telah terorientasi pendirian BUMDes. Hal tersebu ditargetkan tercapai hingga pertengahan 2016 mendatang.

"Tiap tahun kamu melakukan orientasi kepada 50 desa, sedangkan tahun ini ada 80 desa yang hendak diorientasi. Sehingga pada 2016 mendatang sedikitnya 180 desa telah siap mendirikan BUMDes," kata dia.
Sementara itu, menurut Lembaga Studi Desa (eLSD) Cianjur, pemerintah harus memastikan keberlanjutan BUMDes yang sudah terbentuk. Pasalnya dari berbagai program yang digelar jarang berlangsung kepanjangan. Mayoritas program akhirnya hanya dinikmati kepala desa.

"Ketua RT yang mendapat bantuan dari negara, malah mengklaim uang tersebut bukan milik negara tapi menjadi RT itu," ujar perwakilan eLSD Cianjur, Dudung Winara [KC-02/gp]**