Kepala Bidang Aset DPKAD Kabupaten Cianjur, Endan Hendrayana mengatakan, kendaraan yang belum terbayarkan tersebut berasal dari sejumlah dinas dan kantor kecamatan.
"Ya ini karena mereka kurang memperhatikan (Pajak, red), padahal sudah diberi inventaris untuk mempermudah pekerjaan. Jika sadar maka bayarkan pajaknya, tidak akan menghabiskan banyak uang untuk membayar pajak. Pajak juga kan nantinya disalurkan lagi ke rakyat," ujarnya kemarin.
Berdasarkan data DPKAD, terdapat 422 mobil dinas yang tersebar di sleuruh instansi di Kabupaten Cianjur. Sebanyak 37 kendaraan digunakan di tingkat kecamatan dan kelurahan, sedangkan instansi yang memiliki kendaraan terbanyak yakni Dinas Kesehatan 71 mobil, DPKAD 69 mobil, dan Setda 45 mobil. Selain itu, jumlah sepeda motor yang dimiliki Pemkab Cianjur sebanyak 3.133 unit.
Dari jumlah tersebut, kata dia, masih ada sebagian pengguna aset yang belum melakukan cek fisik yang dilakukan bidang aset sejak 20 September lalu. Kebanyakan di antara mereka ialah PNS di kecamatan dan desa di wilayah Cianjur selatan.
"Jarak selalu menjadi alasan. Jika memang niat pasti datang. Jika sampai batas akhir Oktober ini tidak datang, maka kami akan jemput bola. Datangi tempat di mana kendaraan itu ada," kata dia.
Menurutnya, cek fisik ini dilakukan untuk menginventarisir aset pemkab, terlebih dengan adanya kendaraan hibah dari provinsi Jawa Barat. Di samping itu juga untuk meningkatkan kesadaran aparatur pemerintahan untuk membayar pajak.
"Memang dengan adanya hibah, aset pemkab jadi bertambah, makanya kami inventarisir, selain itu untuk menyadarkan mereka bayar pajak tepat waktu. Terbukti dari hasil cek fisik ini kan masih ada yang belum bayar pajak. Kami akan terus melakukan cek fisik ini secara rutin setiap tahunnya," tandasnya [KC-02/is]**.
Comments0
Terima Kasih atas saran, masukan, dan komentar anda.