KPU Gelar Bimtek Pelayanan Disabilitas di Pilgub Jabar 2018

kabarcianjur.com - SEBANYAK 32 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Divisi SDM dan Parmas mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) pelayanan disabilitas pada pemungutan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018 yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Cianjur di Palace Hotel Cipanas pada 13 sampai 14 April 2018.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua KPU Kabupaten Cianjur Anggy Shofia Wardany, Komisioner Divisi SDM dan Parmas Hilman Wahyudi, Komisioner Divisi Hukum Selly Nurdinah, Sekretaris KPU Kabupaten Cianjur Endan Hamdani, serta para Kasubag KPU Kabupaten Cianjur.

Menurut Sekretaris KPU Cianjur Endang Hamdani, hingga kini tingkat partisipasi penyandang disabilitas terhadap pemilu dianggap belum maksimal.  Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan pelayanan untuk memudahkan kelompok pemilih disabilitas pada hari pelaksanaan pemungutan suara. “Tujuan diselenggarakannya Bimtek ini yaitu salah satunya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya kelompok pemilih disabilitas dalam Pilgub Jabar 2018,” kata Endang.

Kegiatan Bimtek tersebut menghadirkan nara sumber Komisioner SDM dan Parmas KPU Provinsi Jawa Barat  Nina Yuningsih, Ketua PPDI (Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia) Kabupaten Cianjur Asep Hermawan beserta rekan-rekan dari penyandang disabilitas.

Nina menjelaskan mengenai hak politik bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan Pilgub Jabar 2018. Selain itu, Nina mengungkapkan bahwa petugas harus lebih proaktif terhadap pemilih, terutama dalam memprioritaskan penyandang disabilitas, ibu hamil, dan orang sakit. “KPU Provinsi Jawa Barat telah menyediakan berbagai fasilitas pelayanan seperti template, aplikasi, dan lain sebagainya untuk para penyandang disabilitas, jadi petugas harus lebih proaktif terhadap pemilih”, ujarnya.

“Ingat! Disabilitas bukan orang yang serba kekurangan, tetapi mereka adalah orang yang luar biasa, akan tetapi hanya ada sedikit perbedaan kemampuan saja,” lanjut Nina.

Sementara Asep meminta bahwa dalam penyelenggaraan pemilu hak penyandang disabilitas disamakan. “Saya ingin hak disabilitas itu disamaratakan dengan non disabilitas,” tegasnya.

Dalam Bimtek ini dilakukan simulasi tata cara pelayanan terhadap kelompok pemilih disabilitas pada saat pemungutan suara. Perwakilan dari beberapa kalangan disabilitas menjadi pemeran dalam simulasi tersebut. Peserta nampak terlihat antusias dalam kegiatan ini. [KC-02/**]