Jubir BPN Tuding Petahana Diuntungkan Atas Kekuasaannya

kabarcianjur.com - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Ahmad Riza Patria menilai pada Pemilu 2019 petahana diuntungkan dengan memakai fasilitas maupun kekuasaannya.

"Kami tidak menuduh atau memfitnah cuma kami menyampaikan agar Pasangan 01 penguasa untuk tidak melibatkan aparat karena banyak sekali kemaren yang viral ada aparat kampanye kita ingin tahu ditindak tidak, sementara ada honorer kemaren cuma foto dua jari tapi ditindak, ada camat jelas-jelas PNS kampanye tidak ditindak` Kalau orang dukung 02 Kepala Desa dipenjarakan," Kata Ahmad Riza usai silaturahmi bersama wartawan di Kantor PWI Cianjur, Minggu (24/3/2019).

Ia mengingatkan, harusnya ptahana itu bisa menunjukkan keadilan dan kebijaksanaanya terlebih aparat penegak hukum harus adil dalam menegakkan hukum.

"Jadi cepet sekali kalau orang bikin kekeliruan tapi yang bermasalah dukung petahana tidak ditangkep malah dibiarkan justru harusnya penguasa petahana itu menunjukkan keadilan menunjukkan kebijaksanaanya lebih lebih aparat hukum yang harus adil dalam penegakkan hukum," imbuhnya.

Ia juga mengatakan, sesuai yang dikatakan Rocky Gerung pabrik hoax ada pada penguasa, pasalnya ia menilai penguasa memiliki instrument dengan melibatkan semuanya.

"Karena penguasa yang punya instrument dia yang punya kekuatan punya program, sekarang penguasa banyak didukung oleh aparat oleh media oleh ASN oleh semua macem-macem, justru yang banyak mengeluarkan hoax sesuai fakta dilapangankan kita bisa lihat justru dari penguasa dari petahana bukan dari Tim 02," jelasnya.

Ia juga mencontohkan seperti beberapa BUMN ataupun lembaga pemerintah yang secara terselubung melakukan kampanye dengan menampilkan gambar dari petahana.

"Seperti kemaren kasus Kominfo kan terang-terangan apapun itu jelas bagian dari kampanye waktu bertanya gaji kamu yang bayar siapa kan pemerintah. Justru itu kampanye kalau kita pake akal sehat itu salah. Kecuali dia bilang gaji kamu yang bayar negara itu laen. Karena kan pemerintah petahana penguasa kecuali pemerintah tidak nyapres, sama seperti road safety millenial kenapa harus Pak Jokowi fotonya kenapa bukan pak Kapolri, sekarang itu hampir semua BUMN iklannya tuh fotonya pak Jokowi itu kan menggunakan anggaran negara. Memang secara hukum tidak mudah dikenakan sanksi, jadi kalau muka petahana muncul di tv dianggap tidak kampanye padahal itu kampanye terselubung," katanya. Juru Bic[KC-02/gien]