 |
| Ilustrasi |
Pada pemerintahan Jokowi, terutama pada periode pertama hingga pertengahan pada periode kedua, sebagai partai penguasa masih sangat kokoh dipegang oleh PDI-P. Tetapi pada akhir pemerintahan Jokowi tepatnya pada masa-masa awal memasuki tahapan Pilpres 2024 ketika Jokowi bercawe-cawe dan meng-endorse capres-cawapres yang tidak diusung PDI-P, yang dinilai banyak pengamat "Jokowi sebagai anak durhaka", kebesaran PDI-P sebagai partai wong cilik sekaligus partai penguasa menjadi tereduksi.
Itulah adagium politik. Tidak ada teman dan lawan abadi. Yang abadi dalam politik hanya kepentingan. Selama masih ada kepentingan, bekawan. Tetapi ketika kepentingan sudah sirna, maka yang terjadi adalah berlawanan bahkan bisa "bermusuhan".
Dalam sistem demokrasi seperti Indonesia, PDI-P yang sudah menahbiskan sebagai partai oposisi, sebetulnya baik-baik saja dan memang perlu untuk "ceck and balances". Dan perlu diakui bahwa partai oposisi di negara kita belum sesuai dengan harapan. Oposisi di negara kita masih terkesan "oportunis". Partai oposisi di negeri ini masih kalah peran oleh Rocky Gerung setunggal mawon.
Momen ujian politik yang kini tengah dihadapi oleh PDI-P, sejatinya memang harus menjadi batu ujian untuk membuktikan konsistensi sebagai partai oposisi. "Sudah kepalang basah" PDI-P harus menunjukkan perlawanan kepada pemerintah dalam hal ini KPK untuk membuktikan bahwa Hasto tidak terlibat dalam kasus Harun Masiku. Jadi tidak perlu berkoar-koar "politisasi hukum" dan "kriminalisasi". Tunjukkan saja melalui bukti-bukti kalau kader terbaiknya itu tidak bersalah. Bukti harus dilawan dengan bukti, bukan dengan narasi.
Apabila PDI-P bisa memenangkan persidangan dalam kasus Harun Masiku bahwa Hasto tidak terlibat dan dinyatakan tidak bersalah, maka kedepan PDI-P akan benar-benar menjadi oposisi yang sangat baik terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia.
Penulis : Nanang Gozali
Comments0
Terima Kasih atas saran, masukan, dan komentar anda.